Foto Rumah Bpk. Miskun Sanmuhid RT.04 RW.06 KARANGTALUN—- Pelan tapi pasti sebanyak 18 Rumah Tidak Layak Huni di desa Karangtalun sudah mulai dipugar/diperbaiki , dari 18 rumah tersebut, 5 rumah bersumber dari Dana Desa dan 13 diantaranya bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga. Dana tersebut sebenarnya merupakan dana stimulan tentunya didalam pekerjaannya harus didukung oleh swadaya dan gotong royong semangat kebersamaan oleh warga sekitar. Dari hasil pemantauan cek dan ricek dilapangan ada beberapa rumah yang belum dimulai dikarenakan keterlambatan pengiriman material dari pihak toko, ada yang baru dimulai, ada juga yang sudah sampai 50 % bahkan ada yang sudah hampir selesai. Sesuai dengan hasil koordinasi Kepala Desa Karangtalun Bpk. Bambang Supriyanto,SH dengan Ketua TPK desa Karangtalun Bpk Dwi Priyono,berharap agar Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RRTLH) dapat terselesaikan di bulan Nopember 2016 secara keseluruhan. Editor/Admin : Sobirin

  KARANGTALUN——Gelontoran dana bernilai ratusan juta rupiah dari pemerintah pusat langsung dikucurkan ke desa lewat Program dana desa merupakan sesuatu yang sudah sangat lama kita butuhkan. Pembangunan berbasis desa kita harapkan dapat mengurangi berbagai persoalan yang ada. Desa Karangtalun di tahun 2016 menerima dana desa sejumlah Rp. 681.615.000,- yang dialokasikan untuk kegiatan bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan, di bidang pembangunan ada lima kegiatan pembangunan sarana dan prasarana desa yang dibiayai dari dana desa diantaranya pembangunan talud di dusun Sikadut, pembangunan drainase dan sarana air bersih di dusun Karangklesem, pembangunan rabat beton dan talud di dusun Karangtalun. Dengan terbatasnya mata pencaharian di desa akan menjadi faktor yang berpengaruh melanggengkan kemiskinan, dengan dibangunnya berbagai kegiatan tersbebut akan dapat menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran sehingga dapat mendongkrak ekonomi warga. Di bidang pemberdayaan diantaranya dialokasikan untuk rehab rumah tidak layak huni sejumlah 5 unit. Program ini pada dasarnya merupakan stimulan atau pendorong bagi warga miskin agar bisa memperbaiki rumahnya yang rusak, baik rusak ringan maupun rusak berat sehingga menjadi layak huni. Dengan bantuan dan stimulan dari pemerintah, diharapkan masyarakat secara bersama-sama bisa turut membantu memperbaiki rumah warga miskin, yang mengubah rumah warga miskin yang sebelumnya banyak yang bocor, lapuk bahkan hampir roboh, kini menjadi baik kembali, atau dengan kata lain menjadi layak huni. Atap rumah yang sebelumnya dari blik lapuk dengan bocor di sana sini, kini telah berganti dengan atap seng yang bebas bocor. Dinding yang sebelumnya berupa kayuk yang sudah lapuk kini diganti dengan kayu yang baru dan sebagian diganti dengan tembok walaupun tanpa plester. Lantai rumah yang sebelumnya tanah sebagian sudah berganti dengan semen kasar Senyum lepas yang keluar dari bibir mereka menandakan hatinya sedang bahagia. Bahagia, karena diperhatikan oleh pemerintah hingga perbaikan rumah yang sebelumnya tidak mereka bayangkan itulah gambaran salah seorang penerima disela-sela pada saat musyawarah persiapan pelaksanaan di Kantor Desa Karangtalun. Editor/Admin : Sobirin

KARANGTALUN—-Sebanyak 13 Rumah Tidak Layak Huni di desa Karangtalun akan diperbaiki dalam waktu dekat yang bersumber dari APBD Kabupaten Purbalingga . Dana tersebut akan dikelola oleh Tim Pengelola Kegiatan (TPK) sesuai dengan Keputusan Kepala Desa Karangtalun, bantuan yang diterima masing-masing menerima Rp. 10.000.000,-ini tersebar di wilayah dusun Sikadut lima rumah,dusun Karangklesem lima rumah dan dusun Karangtalun tiga rumah. Editor/Admin : Sobirin

  KARANGTALUN—–Pemerintah Desa Karangtalun akan segera merehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dengan secara bertahap. Sesuai dengan rencana tahun 2016 ada 18 rumah yang akan menerima dana stimulan pemugaran rumah. 5 (lima) diantaranya bersumber dari Dana Desa (DD) yang masing-masing menerima bantuan Rp. 10.000.000,- yang tersebar di wilayah dusun Sikadut dua rumah yaitu Bpk Wagimin dan Bpk Salimun , dusun Karangklesem dua rumah yaitu Bpk Nurhadi dan Bpk Miskun sedang dusun Karangtalun satu rumah yaitu Bpk Sanwiroji. Rencana pelaksanaannya akan dimulai hari jum’at tanggal 28 Oktober 2016, semoga dana stimulan ini dapat bermanfaat hal itu disampaikan oleh Kepala Desa Karangtalun Bambang Supriyanto,SH pada acara rapat persiapan pelaksanaan pemberian bantuan dengan Tim Pelaksana dan 5 orang penerima bantuan. Editor/Admin: Sobirin

KARANGTALUN—- Desa sebagai unit terkecil pada pemerintahan daerah, perlu didorong untuk mampu secara mandiri memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya. Bertempat di Aula Balai desa Karangtalun Kec. Bobotsari pada hari jum’at 4 Nopember 2016 Puskesmas Bobotsari adakan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) tentang penyuluhan menuju desa sehat mandiri. Ada beberapa komponen untuk menjadi desa sehat mandiri diantaranya : Poliklinik Kesehatan Desa (PKD), Forum Kesehatan Desa (FKD), Gotong royong bidang kesehatan, Usaha Kesehatan Masyarakat (UKM), Pengmatan dan Pemantauan serta Pembiayaan Kesehatan hal itu disampaikan oleh Ibu Titin Supriyantin dari Puskesmas Bobotsari pada saat memberikan paparan dalam musyawarah tersebut. Desa sehat mandiri adalah desa yang secara mandiri mampu memberikan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas kepada masyarakatnya, serta antisipatif dan responsif terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan dampak pada gangguan kesehatan masyarakat. Salah satu indikator keberhasilan perwujudan desa sehat mandiri adalah nantinya Poliklinik Kesehatan Desa / PKD tidak hanya berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan, tetapi juga sekaligus sebagai pusat informasi kesehatan. Secara aktif PKD akan memberikan penyuluhan kesehatan kepada masyarakat di pedesaan. Dengan demikian pengetahuan masyarakat tentang kesehatan akan meningkat dan mereka sadar tentang pentingnya perilaku hidup sehat serta bisa melindungi diri dari hal-hal yang membahayakan kesehatan, dengan harapan nantinya masyarakat berperan aktif bisa mengatasi sendiri. Arah utama program desa sehat mandiri adalah menurunkan kematian ibu, kematian bayi, penurunan kasus gizi, peningkatan umur harapan hidup serta penurunan kasus-kasus resiko tinggi lainnya.——- Editor/admin : Sobirin

Karangtalun–Musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Hadir dalam musyawarah tersebut Kepala Desa dan Perangkat Desa, BPD dan Anggota,Tim Pemantau dari Kecamatan ,Ketua TP PKK Desa dan Anggota , Para Ketua RW , RT dan Unsur masyarakat lainnya. Dalam sambutannya Kepala Desa Karangtalun Bambang Supriyanto,SH mengatakan Musrenbangdes tahun 2016 ini sebelumnya telah diawali Musyawarah ditingkat dusun yaitu di dusun Sikadut,Karangklesem dan Karangtalun,tentunya nanti hasil dari musyawarah ini akan dijadikan sebagai bahan untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) sebagai dokumen perencanaan untuk peroide 1 tahun dan  merupakan penjabaran dari RPJMDes. Musrenbangdes yang bermakna akan mampu membangun kesepahaman tentang kepentingan dan kemajuan desa dengan cara memotret potensi dan sumber-sumber pembangunan.